Komisi V DPR desak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menginvetarisasi infrastruktur seperti jembatan atau jalan nasional, Sabo Dam, bendungan-bendungan yang rusak dan hancur akibat banjir lahar dingin.

         Demikian hal ini disampaikan Ketua Tim, Yoseph Umar Hadi (F-PDI perjuangan) seusai melakukan kunjungan kerja spesifik ke Daerah istimewa Yogyakarta, Rabu (26/1’2011)

         “Karena Komisi V DPR ditugaskan langsung meninjau kelokasi oleh Pimpinan Dewan untuk segera mencari informasi, mencari masukan dan data-data yang detail dari dampak-dampak bencana banjir lahar dingin ini,” jelasnya seusai mengunjungi lokasi bencana di Muntilan.

         Menurut Yoseph, rekomendasi apa dan kesimpulan seperti apa yang diberikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  

         Dia menambahkan, masalah jembatan atau jalan nasional itu harus segera dituntaskan karena jalan nasional merupakan asset vital yang tidak bisa dibiarkan dan dianggap biasa-biasa saja, ini harus segera dicarikan jalan keluarnya.

         “Jalan nasional yang menghubungkan antara Semarang dan Yogyakarta itu merupakan asset vital perekonomian harus diperbaiki, tentu dengan bantuan dari pusat. Kalau tidak ada bantuan dari pusat ya.. potensi ekonomi tidak pulih, mereka akan semakin menjadi miskin dan akan tertinggal dengan wilayah lain,” tambahnya.

         Yoseph berpandangan, bencana ini sifatnya cukup besar karena telah merugikan dan telah merusak dengan kerugian yang cukup besar, tidak hanya dari sisi jiwa tapi juga materi, harta benda bahkan lebih daripada itu.

         Ia berharap kepada pemerintah pusat untuk segera mengangkat masalah ini menjadi suatu persoalan nasional yang besar yang perlu memerlukan suatu koordinasi dan perencanaan master plan yang komprehensif, tegas dan jelas. Artinya, memerlukan suatu penuntasan atau perencanaan tata ruang yang jelas terlebih dahulu sebelum semuanya dilakukan tahap-tahapan pasca darurat menuju kerehabilitasi maupun rekonstruksi.

        Yoseph mengatakan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengambil langkah-langkah yang jelas dan konkrit sepulang dari kunjungan ke luar negeri dengan memberikan perhatian khusus terhadap bencana merapi dan banjir lahar dingin ini.

        “Apakah membentuk Satgas atau menugaskan Menko Perekonomian atau menugaskan menteri-menteri terkait untuk segera melakukan koordinasi tentunya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena BNPB perlu diberdayakan di dalam upaya penanganan bencana merapi dan banjir lahar dingin ini, dan kami juga berharap sekali BNPB menjadi suatu komandan untuk menyatukan koordinasi penanganan bencana ini, “ujarnya.(iw)/foto:iw/parle.